JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) membuka secara serentak 980 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 16 provinsi pada Rabu (14/10/2026). Perluasan layanan ini menyasar 1,4 juta penerima manfaat, terutama untuk memperluas akses makanan bergizi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi yang memadai.

Sebanyak 980 dapur SPPG tersebut tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, Jambi, dan Lampung.

Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Mariman Darto, mengatakan perluasan layanan SPPG merupakan langkah nyata untuk memastikan pemenuhan gizi menjangkau masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah yang menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses pangan.

“Pembukaan 980 dapur SPPG secara serentak di 16 provinsi dengan sasaran 1,4 juta penerima manfaat merupakan langkah nyata untuk memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi. Kami ingin memastikan bahwa upaya membangun generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas menjangkau masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi,” ujar Mariman.

Wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi menjadi perhatian dalam perluasan layanan tersebut. Tantangan geografis dan distribusi pangan di sejumlah daerah membutuhkan pendekatan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat agar akses terhadap makanan bergizi semakin merata.

Selain mendukung pemenuhan gizi, keberadaan dapur SPPG diharapkan turut menggerakkan perekonomian daerah. Pelibatan petani, peternak, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pemasok pangan lokal berpotensi memperkuat rantai pasok sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat.

Dengan demikian, program pemenuhan gizi diharapkan tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi bagian penting untuk mendukung keberlanjutan program.

Mariman menegaskan, BGN akan terus memperkuat koordinasi dan pengawasan bersama para pemangku kepentingan guna memastikan setiap SPPG beroperasi sesuai standar yang ditetapkan.

Kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta keberlanjutan pelayanan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program.

Pembukaan 980 dapur SPPG di 16 provinsi tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperluas akses pemenuhan gizi di Indonesia. Pemerataan layanan diharapkan dapat mendukung terwujudnya generasi yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

Sumber: Badan Gizi Nasional (BGN), Biro Hukum dan Humas, siaran pers mengenai pembukaan 980 dapur SPPG, 14 Oktober 2026.