Banjar - Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Kabupaten Banjar menggelar Musyawarah Pimpinan Daerah (Musypimda) I pada Jumat (3/4) di Gedung Islamic Center Martapura. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi program kerja sekaligus merumuskan arah kebijakan organisasi ke depan.

Musypimda kali ini mengangkat tema penguatan peran organisasi dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Hal tersebut diwujudkan melalui penyampaian materi terkait GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) serta kebijakan perencanaan pembangunan berperspektif GEDSI di Kabupaten Banjar.

Pada pleno VI, PDA Kabupaten Banjar menghadirkan dua narasumber yang membahas isu tersebut dari perspektif yang berbeda. Narasumber pertama, Yulia Qamariyanti, menyampaikan materi tentang penguatan GEDSI untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif. Ia menegaskan bahwa konsep GEDSI menekankan pentingnya kesetaraan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Menurutnya, berbagai tantangan seperti kesenjangan sosial, budaya, dan ekonomi masih menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan akses terhadap sumber daya dan layanan dasar. Karena itu, integrasi prinsip GEDSI dalam tata kelola pemerintahan dinilai menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang inklusif. “Penting bagi kita memastikan bahwa tidak ada satu pun kelompok yang tertinggal dalam pembangunan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kesetaraan gender tidak hanya berkaitan dengan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga konstruksi sosial yang seringkali menimbulkan ketimpangan peran dan kesempatan. Sementara itu, inklusi disabilitas dan sosial menuntut adanya penghargaan serta pemenuhan hak setiap individu agar dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu, narasumber kedua dari Bapperida Kabupaten Banjar, Fara Hayani, memaparkan kebijakan perencanaan pembangunan berperspektif GEDSI di daerah. Ia menjelaskan bahwa pendekatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan berjalan secara adil, inklusif, dan tepat sasaran.

Meski sejumlah indikator pembangunan di Kabupaten Banjar menunjukkan tren positif, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menurunnya ketimpangan, ia mengingatkan masih adanya tantangan yang perlu diatasi. Di antaranya kesenjangan akses layanan dasar, keterbatasan data terpilah berbasis gender dan disabilitas, serta belum optimalnya integrasi GEDSI dalam dokumen perencanaan daerah.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa implementasi GEDSI harus dilakukan secara menyeluruh dalam seluruh siklus pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi. Hal ini juga perlu didukung dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang lebih inklusif serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

“Dengan perencanaan yang berperspektif GEDSI, program pembangunan akan lebih tepat sasaran, efektif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh,” ungkapnya.

Melalui pembahasan mendalam dalam Musypimda ini, PDA Kabupaten Banjar menunjukkan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam mendorong pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di daerah.