JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik di Indonesia. Pada tahun 2026, kementerian mengalokasikan anggaran untuk membantu 150.000 guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan sarjana (S1) atau diploma empat (D4) agar dapat melanjutkan studi melalui program beasiswa.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru sekaligus memenuhi standar kualifikasi akademik tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Setiap guru yang memenuhi persyaratan akan memperoleh bantuan pendidikan sebesar Rp3 juta setiap semester selama mengikuti perkuliahan.

Program ini diprioritaskan bagi guru yang hingga kini masih berpendidikan D1, D2, maupun D3. Melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), pengalaman mengajar yang telah dimiliki para guru dapat diakui sebagai bagian dari proses akademik sehingga masa studi menjadi lebih efisien. Pemerintah berharap kebijakan tersebut mampu memperluas akses pendidikan tinggi bagi para guru tanpa mengganggu tugas mereka di sekolah.

Menurut Abdul Mu'ti, peningkatan kualifikasi akademik guru merupakan investasi jangka panjang untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional. Guru yang memiliki kompetensi lebih baik diharapkan mampu menghadirkan proses pembelajaran yang lebih berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman.

Selain menyediakan beasiswa pendidikan, Kemendikdasmen juga menyiapkan berbagai program pelatihan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Pelatihan tersebut mencakup pembelajaran mendalam (deep learning), bimbingan dan konseling, peningkatan kemampuan bahasa Inggris, hingga penguasaan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Langkah ini dilakukan agar guru mampu mengikuti perubahan kebutuhan pendidikan di era digital.

Kemampuan bahasa Inggris menjadi salah satu fokus pemerintah karena mata pelajaran tersebut direncanakan mulai diterapkan sebagai mata pelajaran wajib bagi siswa kelas III sekolah dasar pada 2027. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru sejak sekarang dinilai penting agar implementasi kebijakan tersebut berjalan optimal.

Di samping itu, Kemendikdasmen juga mulai memperkenalkan pelatihan mengenai akuaponik sebagai bagian dari penguatan pembelajaran berbasis keterampilan dan teknologi. Saat ini AI dan akuaponik masih menjadi mata pelajaran pilihan di sejumlah sekolah. Namun, pemerintah membuka peluang untuk menjadikannya mata pelajaran wajib apabila jumlah guru yang kompeten telah mencukupi.

Program peningkatan kualifikasi guru ini menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam pembangunan sektor pendidikan. Selain memperbaiki mutu pembelajaran di ruang kelas, kebijakan tersebut juga diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi guru untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) setelah menyelesaikan pendidikan S1 atau D4. Dengan demikian, semakin banyak guru yang berpeluang memperoleh sertifikat pendidik dan tunjangan profesi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah berharap berbagai kebijakan yang dijalankan pada 2026 mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Dengan guru yang memiliki kompetensi akademik dan profesional yang lebih baik, proses belajar mengajar di sekolah diharapkan semakin efektif sehingga mampu mencetak generasi yang unggul, adaptif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.