JAKARTA - Aksi penyampaian pendapat masyarakat berlangsung di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Sejumlah kelompok masyarakat dan elemen lainnya menyampaikan aspirasi dengan membawa isu yang beragam, mulai dari pemberantasan korupsi hingga evaluasi sejumlah kebijakan pemerintah.

Sekretaris Bakorda Fokusmaker Kalimantan Selatan, Al Bawi, menilai aksi demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Menurutnya, penyampaian pendapat di ruang publik merupakan hak masyarakat, namun harus tetap dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab.

"Aksi adalah bagian dari suara demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan tuntutan kepada pemerintah maupun lembaga negara. Tetapi jangan sampai penyampaian aspirasi justru berubah menjadi tindakan kekerasan," ujar Al Bawi.

Ia mengingatkan seluruh peserta aksi agar tetap menjaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun tindakan yang dapat memicu konflik. Menurutnya, substansi tuntutan harus menjadi perhatian utama dalam setiap aksi.

"Jangan sampai kita kehilangan fokus. Kalau ada isu yang ingin diperjuangkan, sampaikan isu itu dengan jelas. Jangan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin membuat suasana menjadi keruh," katanya.

Al Bawi juga menekankan pentingnya menjaga aksi tetap damai. Menurutnya, tindakan kekerasan hanya akan mengaburkan pesan yang ingin disampaikan masyarakat dan berpotensi merugikan peserta aksi maupun masyarakat luas.

"Perjuangan menyampaikan aspirasi harus tetap mengedepankan akal sehat. Jangan merusak fasilitas umum, jangan melakukan kekerasan dan jangan terpancing provokasi. Fokus pada tuntutan yang ingin disampaikan kepada DPR dan pemerintah," tegasnya.

Dalam aksi 27 Agustus tersebut, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB menjadi salah satu kelompok yang menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR RI. AMPB membawa dua tuntutan utama, yakni mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor.

Pernyataan AMPB juga menegaskan bahwa aksi tersebut tidak membawa agenda untuk melengserkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Koordinator AMPB Supriyono alias Botok menyatakan aksi mereka berfokus pada tuntutan pemberantasan korupsi dan akan dilakukan secara damai.

Al Bawi menilai penegasan tersebut penting agar publik tidak salah memahami tujuan aksi. Menurutnya, kritik terhadap kebijakan pemerintah atau tuntutan kepada lembaga negara tidak otomatis berarti upaya menggulingkan pemerintahan.

"Aliansi Pati sudah menjelaskan bahwa mereka mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dan tidak memiliki niatan untuk melengserkan pemerintahan. Karena itu, mari kita lihat substansi tuntutannya dan jangan membangun kesimpulan berdasarkan provokasi atau informasi yang belum jelas," jelasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap kritis terhadap informasi yang beredar selama momentum aksi. Masyarakat diminta memastikan informasi sebelum menyebarkannya, terutama informasi yang dapat memicu ketegangan atau memperkeruh situasi.

Bagi Al Bawi, demokrasi membutuhkan ruang untuk kritik sekaligus tanggung jawab dalam menyampaikan kritik. Pemerintah dan lembaga negara juga perlu membuka ruang dialog agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan dan ditanggapi melalui mekanisme yang demokratis.

"Aksi damai adalah salah satu cara masyarakat menyampaikan suara. Pemerintah dan DPR juga perlu mendengarkan substansi tuntutan tersebut. Yang terpenting, semua pihak menjaga situasi tetap kondusif dan tidak menjadikan perbedaan pandangan sebagai alasan untuk melakukan kekerasan," pungkasnya.

Aksi 27 Agustus di depan DPR RI diikuti sejumlah kelompok dengan agenda dan tuntutan yang berbeda. Karena itu, masyarakat diharapkan dapat membedakan setiap tuntutan dan tidak menggeneralisasi seluruh peserta aksi sebagai satu kelompok dengan tujuan politik yang sama.