Jakarta - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Pemerintah Indonesia memilih untuk tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu dan tetap membuka ruang kerja sama dengan berbagai negara.

Penegasan tersebut disampaikan Prabowo ketika membahas arah diplomasi Indonesia di tengah perubahan geopolitik global. Menurutnya, prinsip nonblok telah menjadi bagian dari tradisi politik luar negeri Indonesia sejak masa awal berdirinya negara.

Indonesia, kata Prabowo, ingin membangun hubungan persahabatan dengan berbagai negara tanpa harus masuk ke dalam blok tertentu. Sikap tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam membangun kerja sama sekaligus menjaga kepentingan nasional.

"Indonesia selalu ingin bebas aktif. Kita dari dulu non-aligned, kita tidak mau ikut blok-blok mana pun," ujar Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab, sebagaimana diberitakan ANTARA pada 16 September 2026.

Prabowo menjelaskan bahwa posisi tersebut memungkinkan Indonesia menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan dunia. Pemerintah tidak hanya membangun komunikasi dengan negara-negara tetangga, tetapi juga dengan negara-negara yang memiliki pengaruh besar dalam ekonomi dan politik internasional.

Dalam pertemuan internasional sebelumnya, Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia terbuka terhadap hubungan dan kerja sama dengan seluruh negara. Sikap itu kembali disampaikan saat menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok, Rusia, pada 3 September 2026.

Menurut pemerintah, politik luar negeri bebas aktif tetap relevan ketika situasi global menghadapi berbagai perubahan dan ketegangan geopolitik. Indonesia berupaya menjaga ruang diplomasi agar tetap dapat bekerja sama dengan berbagai pihak sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional.

Prabowo sebelumnya juga menyampaikan bahwa Indonesia tidak ingin terlibat dalam pakta militer pihak tertentu. Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan seluruh negara sebagai bagian dari upaya melindungi kepentingan rakyat Indonesia.

Posisi Indonesia tersebut sejalan dengan arah kebijakan politik luar negeri dalam Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2025 sampai 2029 yang tetap menempatkan politik luar negeri bebas aktif sebagai prinsip utama diplomasi Indonesia.

Melalui pendekatan tersebut, Indonesia berupaya memperkuat diplomasi kedaulatan, kerja sama ekonomi, pengaruh Indonesia di tingkat kawasan dan global, serta perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.

Pemerintah menilai hubungan yang terbuka dengan berbagai negara menjadi salah satu modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi dinamika internasional. Kebijakan tersebut juga diarahkan agar diplomasi tetap berorientasi pada kepentingan nasional dan kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dunia.