Jakarta – Pemerintah menyiapkan dua kebijakan strategis untuk memperkuat upaya konservasi satwa dan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/3).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyiapkan kebijakan berupa Instruksi Presiden (Inpres) tentang penyelamatan populasi dan habitat gajah Sumatra serta gajah Kalimantan. Langkah ini dinilai penting mengingat jumlah kantong habitat gajah di Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam beberapa dekade terakhir.
Menteri Kehutanan menyebutkan bahwa dari 42 kantong habitat gajah yang pernah tercatat, kini hanya tersisa sekitar 21 kantong habitat. Jika tidak ada intervensi serius dari pemerintah, kerusakan habitat tersebut dikhawatirkan akan terus berlanjut dan mengancam kelangsungan populasi gajah di alam liar.
Melalui Inpres tersebut, Presiden akan menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung Kementerian Kehutanan dalam menjaga populasi gajah. Upaya yang dilakukan antara lain pembentukan area preservasi serta pembangunan koridor habitat agar gajah dapat berpindah dari satu kantong habitat ke kantong lainnya tanpa terhambat oleh fragmentasi wilayah.
Koridor habitat ini juga akan dibangun di sejumlah wilayah yang telah memiliki izin usaha perkebunan, termasuk di area Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit di Sumatra. Dengan adanya koridor tersebut, pergerakan gajah tetap terjaga sehingga populasi tidak terisolasi di satu kawasan saja.
Selain Inpres, Presiden juga menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional. Satgas ini akan bertugas mencari skema pendanaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pengelolaan taman nasional di Indonesia.
Satgas tersebut rencananya akan diketuai oleh Hashim Djojohadikusumo, dengan Menteri Kehutanan sebagai wakil ketua. Tokoh ekonomi Mari Elka Pangestu juga akan terlibat sebagai salah satu wakil dalam tim tersebut.
Pemerintah akan mendorong berbagai skema pendanaan inovatif, termasuk melibatkan sektor swasta, agar taman nasional di Indonesia dapat dikelola secara lebih optimal dan berkelas dunia. Saat ini Indonesia memiliki sekitar 57 taman nasional yang menjadi kawasan penting bagi konservasi keanekaragaman hayati.
Meski membuka peluang komersialisasi, pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan taman nasional tidak akan diarahkan pada pariwisata massal. Pendekatan yang diambil tetap mengutamakan perlindungan lingkungan dan kelestarian hutan, dengan tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Sebagai langkah awal, pemerintah juga akan menyiapkan beberapa proyek percontohan pengelolaan taman nasional. Salah satu yang menjadi fokus adalah kawasan Taman Nasional Way Kambas di Lampung.
Program tersebut tidak hanya bertujuan memperkuat konservasi satwa, tetapi juga mengatasi konflik antara manusia dan gajah yang selama ini kerap terjadi di sekitar kawasan taman nasional. Upaya yang disiapkan antara lain pembangunan pagar atau kanal pembatas serta program pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap upaya konservasi satwa liar di Indonesia semakin kuat, sekaligus mendorong pengelolaan taman nasional yang berkelanjutan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan.
Sumber: Siaran Pers Kementerian Kehutanan Nomor SP.82/HKLN/02/2026.
