Papua. Transformasi pendidikan di Papua kini memasuki babak baru. Tidak lagi sekadar berfokus pada pembangunan ruang kelas dan sarana fisik, pemerintah mulai mendorong pemanfaatan teknologi sebagai sarana menghadirkan pembelajaran berkualitas hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan terpencil.

Komitmen tersebut diperkuat oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui penguatan Program Digitalisasi Pembelajaran di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Wilayah ini menjadi salah satu prioritas penerima bantuan perangkat pembelajaran digital dari pemerintah pusat.

Penguatan program tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam kunjungan kerjanya ke Teluk Bintuni. Langkah ini sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Revitalisasi Satuan Pendidikan, SMA Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran.

Melalui program digitalisasi tersebut, Kemendikdasmen menyalurkan berbagai perangkat pembelajaran modern, seperti Interactive Flat Panel (IFP), laptop, serta media penyimpanan berisi konten pembelajaran digital kepada sekolah-sekolah di wilayah tersebut.

Abdul Mu’ti menegaskan bahwa teknologi pendidikan kini menjadi instrumen strategis dalam mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah. Sepanjang tahun 2025, bantuan IFP telah disalurkan ke 167 satuan pendidikan di Teluk Bintuni, yang terdiri atas 85 sekolah dasar, 36 sekolah menengah pertama, 27 pendidikan anak usia dini, 18 sekolah menengah atas, serta satu sekolah menengah kejuruan.

Jumlah tersebut menjadikan Teluk Bintuni sebagai salah satu daerah dengan penerima program digitalisasi pendidikan terbesar di Papua Barat.

Program ini tidak berhenti pada tahun 2025. Pemerintah memastikan keberlanjutannya pada tahun 2026 dengan peningkatan jumlah perangkat yang diterima oleh setiap sekolah. Jika sebelumnya setiap satuan pendidikan hanya menerima satu unit IFP, maka pada tahun 2026 setiap sekolah direncanakan akan mendapatkan tambahan tiga unit, sehingga total menjadi empat perangkat per sekolah.

Namun demikian, Abdul Mu’ti menekankan bahwa digitalisasi pendidikan tidak hanya bertumpu pada penyediaan perangkat. Pemerintah juga menyiapkan dukungan menyeluruh, mulai dari pelatihan guru, penyediaan laptop, paket konten pembelajaran digital, hingga penguatan infrastruktur dasar.

Dalam hal ini, Kemendikdasmen bekerja sama dengan PT PLN untuk memastikan ketersediaan listrik di sekolah-sekolah, termasuk melalui program penambahan daya listrik secara gratis. Langkah ini dinilai penting agar pemanfaatan teknologi pembelajaran dapat berjalan optimal tanpa terkendala keterbatasan infrastruktur.

Pendekatan tersebut menegaskan bahwa transformasi pendidikan digital memerlukan ekosistem yang utuh, termasuk kesiapan sumber daya manusia.

Sebagai bagian dari penguatan implementasi program, Kemendikdasmen melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Papua Barat juga menjalankan program pengimbasan. Program ini meliputi kegiatan sosialisasi, mentoring, dan coaching bagi sekolah penerima bantuan.

Sepanjang tahun 2025, sebanyak 20 satuan pendidikan di Teluk Bintuni mendapatkan pendampingan intensif, terdiri atas lima PAUD, lima SD, lima SMP, dan lima SMA. Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas guru dan kepala sekolah dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran.

Selain itu, keberlanjutan program juga diperkuat dengan kehadiran mentor daerah yang secara berkelanjutan mendampingi sekolah dalam memanfaatkan perangkat digital yang telah diterima.

Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manimbuy, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan pendidikan di daerahnya. Ia menilai bantuan perangkat digital telah membawa perubahan nyata bagi sekolah serta membuka akses pembelajaran yang lebih interaktif dan modern bagi para siswa.

Penguatan pembelajaran digital di Teluk Bintuni menjadi bukti bahwa transformasi pendidikan nasional diarahkan untuk memperkecil kesenjangan mutu antarwilayah. Kehadiran teknologi tidak sekadar menghadirkan perangkat di ruang kelas, tetapi juga membuka peluang bagi anak-anak Papua untuk memperoleh akses pendidikan yang setara dengan daerah lain di Indonesia.(infopublik.id)