BANDA ACEH – Penanganan pascabencana di Aceh memasuki fase baru. Pemerintah memastikan tidak ada lagi warga terdampak banjir dan longsor yang tinggal di tenda pengungsian. Seluruh penyintas telah dipindahkan ke hunian sementara, hunian tetap, maupun tempat tinggal lain yang dinilai layak, sehingga fokus penanganan kini bergeser ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, menjelaskan bahwa pada masa tanggap darurat jumlah pengungsi sempat mencapai sekitar 463 ribu orang yang tersebar di berbagai wilayah terdampak. Namun, seiring percepatan penanganan yang dilakukan pemerintah, seluruh pengungsi kini telah meninggalkan tenda. Sebagian menempati hunian sementara yang dibangun pemerintah, sementara lainnya menerima bantuan perumahan atau tinggal di fasilitas pemerintah yang disiapkan sebagai tempat tinggal sementara.

Berakhirnya penggunaan tenda pengungsian menjadi salah satu indikator penting bahwa kondisi darurat telah berangsur pulih. Meski demikian, pemerintah menegaskan pekerjaan belum selesai. Proses rehabilitasi infrastruktur, pembangunan rumah, pemulihan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, rumah ibadah, serta penguatan ekonomi masyarakat masih terus dilakukan, terutama di tujuh kabupaten yang mengalami dampak paling berat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa proses pemulihan di wilayah terdampak berjalan sangat cepat. Menurut Presiden, hampir seluruh target penanganan telah tercapai, termasuk pemindahan seluruh warga dari tenda pengungsian. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, dan berbagai kementerian serta lembaga terus bersinergi agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal.

Meski berbagai capaian telah diraih, tantangan pemulihan masih memerlukan perhatian serius. Pada awal tahun 2026, sejumlah laporan menyebutkan bahwa masyarakat di beberapa wilayah terdampak masih menghadapi persoalan akses air bersih, layanan kesehatan, hingga pembersihan sisa lumpur akibat banjir. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya diukur dari berakhirnya masa pengungsian, tetapi juga dari keberhasilan memulihkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Pemerintah pun menyiapkan dukungan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dalam jumlah besar untuk mempercepat penyelesaian berbagai program pemulihan. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun kembali infrastruktur publik, memperbaiki fasilitas pendidikan dan keagamaan, serta memastikan masyarakat dapat kembali hidup dengan aman dan produktif.

Dengan tidak adanya lagi warga yang tinggal di tenda pengungsian, Aceh kini memasuki babak baru pemulihan. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh program rehabilitasi selesai tepat waktu sehingga masyarakat tidak hanya bangkit dari bencana, tetapi juga memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.