BANJARMASIN – Langkah Bank Kalsel membangun spot pasar terapung di kawasan Taman Mini Indonesia Indah memunculkan pertanyaan publik. Di tengah kebutuhan pembangunan di daerah sendiri, untuk apa anggaran besar justru digunakan di luar Kalimantan Selatan?

Program ini memang diklaim sebagai bagian dari CSR untuk pelestarian budaya Banjar sekaligus promosi daerah. Namun jika dilihat lebih dalam, manfaat langsung bagi masyarakat Kalsel masih perlu dikritisi secara rasional.

Secara resmi, pembangunan spot pasar terapung di TMII bertujuan menjadi daya tarik wisata, sarana edukasi budaya, dan memperluas akses pasar bagi UMKM Kalsel. Kehadiran fasilitas ini juga diharapkan memperkenalkan budaya sungai khas Banjar kepada masyarakat nasional dan wisatawan. 

Namun pertanyaan utamanya sederhana. Apakah manfaat itu benar-benar kembali ke masyarakat Kalsel secara langsung?

Jika dilihat dari sisi manfaat potensial, ada beberapa hal yang bisa dianggap positif. Pertama, promosi budaya. Pasar terapung di TMII bisa menjadi etalase nasional yang memperkenalkan identitas Kalsel sebagai daerah “seribu sungai”. Kedua, peluang UMKM. Produk khas seperti kuliner dan kerajinan Banjar bisa dikenal lebih luas, bahkan membuka pasar baru di luar daerah. Ketiga, daya tarik wisata. Harapannya, orang yang melihat di TMII tertarik datang langsung ke Banjarmasin atau Lok Baintan.

Namun manfaat tersebut bersifat tidak langsung dan jangka panjang. Sementara masyarakat Kalsel saat ini masih menghadapi berbagai kebutuhan nyata. Infrastruktur lokal, penguatan pasar tradisional asli, akses modal UMKM, hingga pengembangan pariwisata di daerah sendiri masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Kritik yang muncul menjadi cukup masuk akal. Jika dana CSR sebesar itu dialihkan ke penguatan pasar terapung asli di Kalsel, dampaknya bisa lebih terasa. Misalnya memperbaiki akses sungai, menambah fasilitas pedagang, atau mengembangkan ekosistem wisata berbasis masyarakat lokal. Dampaknya bisa langsung dirasakan oleh pelaku usaha kecil di daerah.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa proyek di luar daerah justru lebih berfungsi sebagai simbol representasi daripada solusi ekonomi. Artinya, budaya ditampilkan di Jakarta, tetapi pelaku budayanya tetap menghadapi keterbatasan di daerah asal.

Gubernur Kalsel sendiri berharap fasilitas ini menjadi sarana promosi budaya dan ekonomi yang berkelanjutan. Namun kunci utamanya ada pada implementasi lanjutan. Apakah benar akan ada aliran manfaat ekonomi kembali ke Kalsel, atau hanya berhenti sebagai ikon wisata di ibu kota.

Dalam konteks ini, publik sebenarnya tidak menolak promosi budaya. Yang dipersoalkan adalah prioritas. Ketika kebutuhan dasar pengembangan ekonomi lokal belum optimal, penggunaan dana di luar daerah harus bisa dijelaskan secara transparan dan terukur dampaknya.

Ke depan, proyek seperti ini perlu diikuti dengan strategi konkret. Misalnya, memastikan UMKM Kalsel benar-benar mendapat akses jualan rutin di TMII, membuat paket wisata terintegrasi ke Kalsel, atau menghubungkan promosi dengan peningkatan kunjungan wisata ke daerah.

Tanpa itu, pembangunan pasar terapung di TMII berisiko hanya menjadi etalase budaya. Indah dilihat, tetapi manfaatnya belum tentu terasa oleh masyarakat yang menjadi sumber budaya itu sendiri.