Pemerintah resmi menetapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah efisiensi energi di tengah situasi global yang tidak menentu. Kebijakan ini akan diterapkan dengan skema satu hari dalam seminggu, yakni setiap hari Jumat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kebijakan ini berlaku untuk ASN di instansi pusat maupun daerah. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk respons pemerintah terhadap dinamika geopolitik global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi berdampak pada sektor energi.

Menurutnya, penerapan WFH bukan hanya bertujuan untuk menghemat energi, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi budaya kerja di lingkungan pemerintahan. Dengan sistem kerja yang lebih fleksibel dan berbasis digital, ASN diharapkan tetap dapat menjalankan tugas secara produktif meskipun tidak selalu berada di kantor.

Lebih lanjut, kebijakan ini akan dituangkan dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) serta Kementerian Dalam Negeri (Mendagri). Regulasi tersebut nantinya menjadi pedoman bagi seluruh instansi dalam menerapkan sistem kerja baru ini secara seragam.

Pemerintah menilai bahwa pengurangan aktivitas perkantoran, meskipun hanya satu hari dalam seminggu, dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menekan konsumsi energi. Selain itu, langkah ini juga menjadi upaya preventif untuk menghadapi potensi krisis energi yang bisa terjadi akibat ketidakstabilan global.

Di sisi lain, kebijakan ini juga diharapkan mampu mendorong percepatan digitalisasi dalam sistem birokrasi. Pemanfaatan teknologi informasi akan menjadi kunci dalam menjaga efektivitas pelayanan publik agar tetap berjalan optimal, meskipun sebagian pekerjaan dilakukan secara jarak jauh.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi setelah dua bulan penerapan. Evaluasi tersebut akan mencakup aspek efisiensi energi, kinerja ASN, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap ASN dapat lebih adaptif terhadap perubahan sekaligus berkontribusi dalam menjaga stabilitas nasional. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi jangka pendek dalam menghadapi ketidakpastian global yang terus berkembang.